Jakarta, Newsline.id – Gelombang kritik publik terhadap kondisi nasional kembali menguat. Sejumlah persoalan mulai dari penegakan hukum, fungsi pengawasan parlemen, tekanan ekonomi masyarakat, hingga tuntutan transparansi pengelolaan negara menjadi sorotan dalam sebuah orasi yang menyuarakan keresahan publik. Senin(15/6/2026).
Dalam orasi tersebut, penyampai pidato menilai masyarakat tengah menghadapi berbagai tantangan besar yang membutuhkan respons serius dari pemerintah dan lembaga negara. Kritik diarahkan pada persoalan tata kelola pemerintahan yang dinilai harus lebih terbuka, adil, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
Salah satu sorotan utama adalah peran lembaga legislatif dalam menjalankan fungsi pengawasan. Penyampai orasi mempertanyakan sikap sebagian pihak yang dianggap lebih sering merespons kritik dengan perdebatan personal dibandingkan menjadikan kritik sebagai bahan evaluasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Suara kritik seharusnya menjadi bagian dari perbaikan negara, bukan sesuatu yang harus dibungkam,” menjadi pesan yang disampaikan dalam orasi tersebut.
Selain persoalan politik, isu penegakan hukum juga menjadi perhatian. Dalam orasi itu, masyarakat disebut masih melihat adanya kekhawatiran terhadap rasa keadilan, terutama ketika persoalan hukum yang melibatkan masyarakat kecil sering mendapat perhatian besar, sementara dugaan persoalan yang berkaitan dengan kepentingan publik masih menjadi tuntutan untuk ditangani secara serius.
Penguatan pemberantasan korupsi juga menjadi salah satu tuntutan utama. Penyampai orasi mendorong adanya sistem yang lebih kuat untuk memastikan pengelolaan anggaran negara berjalan transparan serta dapat diawasi masyarakat.
Di bidang ekonomi, tekanan terhadap masyarakat menjadi isu yang paling banyak disoroti. Kenaikan biaya hidup, beban pendidikan, hingga kebijakan yang berdampak pada pengeluaran masyarakat dinilai perlu dikaji agar tidak semakin menekan kelompok pekerja dan kelas menengah.
“Ketika masyarakat menghadapi tekanan ekonomi, negara harus memastikan kebijakan yang dibuat tidak memperbesar beban rakyat,” menjadi salah satu pesan dalam orasi tersebut.
Persoalan masa depan generasi muda juga ikut diangkat. Keterbatasan lapangan kerja, tantangan akses pendidikan, serta ancaman persoalan sosial disebut sebagai masalah yang harus mendapat perhatian agar tidak menjadi krisis berkepanjangan.
Selain itu, transparansi terhadap program dan lembaga strategis pemerintah juga menjadi tuntutan. Masyarakat dinilai membutuhkan keterbukaan informasi dan mekanisme pengawasan yang jelas agar kepercayaan publik terhadap negara tetap terjaga.
Di akhir orasi, penyampai pesan mengajak masyarakat terus mengawal kebijakan pemerintah melalui jalur demokrasi dan menyuarakan aspirasi secara terbuka.
20 Tuntutan untuk Pemerintah dalam aksi tersebut, massa menyampaikan apa yang mereka sebut sebagai “9+11 Tuntutan Rakyat”, yang terbagi dalam tuntutan umum dan tuntutan mendesak.
9 Tuntutan Umum
1. Hentikan penggusuran dan perampasan tanah di perkotaan maupun pedesaan.
2. Hentikan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dinilai rakus tanah.
3. Mendukung penuh rakyat Papua dalam menentukan hak atas tanah dan nasibnya sendiri.
4. Hentikan percepatan PTN-BH dan kenaikan biaya pendidikan, serta jamin pendidikan yang ilmiah dan demokratis.
5. Naikkan upah buruh berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
6. Hentikan segala bentuk kekerasan, intimidasi, dan kriminalisasi terhadap aktivis serta pejuang HAM.
7. Hentikan militerisasi dan tegakkan supremasi sipil.
8. Hentikan kekerasan terhadap perempuan dan lawan budaya feodal-patriarkal.
9. Wujudkan industri nasional yang berbasis reforma agraria sejati.
11 Tuntutan Mendesak
1. Hentikan kenaikan harga BBM dan harga kebutuhan pokok.
2. Segera perbaiki pelemahan nilai tukar rupiah.
3. Hentikan program MBG dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang dinilai sarat KKN.
4. Hentikan gelombang PHK massal.
5. Cabut UU POLRI.
6. Hentikan pembangunan Batalion Teritorial TNI.
7. Perbaiki defisit APBN dan hentikan pemborosan anggaran pertahanan serta keamanan.
8. Naikkan upah guru honorer secara layak.
9. Tolak Sekolah Rakyat dan alokasikan dana pendidikan sesuai amanat konstitusi.
10. Transparansi penuh pengelolaan BPI Danantara.
11. Copot Menteri Keuangan, Menteri Koordinator Perekonomian, dan Menteri ESDM atas kegagalan menjaga stabilitas sektor masing-masing.
Kritik tersebut menjadi gambaran adanya tuntutan publik agar pemerintah dan seluruh lembaga negara memperkuat keadilan, transparansi, serta kebijakan yang benar-benar menjawab persoalan masyarakat.
Penulis : Deni Indra
Editor : Bachri Agam
