Jakarta, Newsline.id — Tekanan hidup rakyat kembali menjadi sorotan. Aliansi Perempuan Indonesia menyerukan aksi nasional dengan membawa tuntutan keras kepada pemerintahan Prabowo untuk menurunkan biaya hidup, membuka lapangan kerja layak, serta mengevaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dalam pernyataannya di Jakarta, Kamis (18/6/2026), aliansi yang melibatkan jaringan perempuan, mahasiswa, pekerja, masyarakat sipil, petani, pekerja informal, hingga komunitas miskin kota menyebut krisis ekonomi yang dirasakan masyarakat merupakan akumulasi dari kebijakan negara yang dinilai belum mampu melindungi rakyat.
Kenaikan harga BBM, kebutuhan pokok, listrik, transportasi, obat, dan berbagai kebutuhan harian disebut semakin menekan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Bagi perempuan dan keluarga pekerja, kenaikan biaya hidup dinilai tidak hanya berdampak pada ekonomi, tetapi juga memperbesar beban rumah tangga.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Perempuan, buruh, pekerja informal, ibu rumah tangga, pekerja migran, dan kelompok miskin kota menghadapi beban berlapis akibat meningkatnya biaya hidup,” ujar Aliansi Perempuan Indonesia dalam pernyataannya.
Selain persoalan harga, aliansi menyoroti sulitnya mendapatkan pekerjaan layak. Mereka menilai banyak masyarakat terpaksa masuk ke sektor kerja rentan seperti pekerjaan kontrak, freelance berupah rendah, hingga pekerjaan informal tanpa perlindungan yang cukup.
Sorotan juga diarahkan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG). Aliansi meminta pemerintah melakukan evaluasi total terhadap pelaksanaan program tersebut dengan alasan masih terdapat persoalan terkait tata kelola, transparansi, dan pengawasan.
Mereka menilai program besar dengan anggaran negara harus memiliki sistem pengawasan kuat agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Tak hanya ekonomi, aliansi juga mengangkat isu demokrasi, kekerasan terhadap perempuan, diskriminasi kelompok rentan, perlindungan pekerja migran, hingga krisis lingkungan yang dinilai semakin memperberat kondisi rakyat.
Dalam aksi tersebut, Aliansi Perempuan Indonesia menyampaikan tujuh tuntutan, mulai dari penurunan harga BBM dan biaya hidup, penciptaan lapangan kerja layak, penghentian intimidasi terhadap gerakan rakyat, perlindungan kelompok rentan, hingga penghentian kebijakan pembangunan yang dianggap merugikan ruang hidup masyarakat.
Aksi ini menjadi pesan politik bahwa kelompok masyarakat sipil menuntut pemerintah menghadirkan kebijakan yang lebih berpihak pada kebutuhan dasar rakyat.
“Kami tidak mau menanggung krisis. Negara harus bertanggung jawab,” tegas Aliansi Perempuan Indonesia.
Penulis : Deni Indra
Editor : Bachri Agam
